REPUBLIKA.CO.ID, TABANAN -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengizinkan dibukanya desa wisata di Bali. Langkah ini, sebagai dukungan program Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.
Dalam kunjungan kerjanya untuk mengecek program Bumdes di Desa Kukuh, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu, Menteri Desa mengatakan, Pulau Bali sebagai ikon nasional yang mengandalkan kehidupan masyarakatnya dari sektor pariwisata.
“Untuk menghidupkan kembali geliat ekonomi pada sektor pariwisata, kami mendukung penuh program pemerintah melakukan skema Work From Bali untuk pemulihan ekonomi di daerah ini,” ujar Abdul Halim Iskandar, Sabtu (29/5).
Menurut menteri, sisi ekonomi pariwisata Bali harus segera dibangkitkan kembali secara bertahap. Oleh karena itu, pihaknya mendukung program WFB yang dicanangkan pemerintah untuk membuka seluruh sektor pariwisata di Bali yang nantinya akan digunakan mereka selama bekerja.
“Bentuk dukungan dari kementerian desa akan melakukan hal sama dengan membuka seluruh desa wisata di Pulau Bali sebagai landasan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
“Jika pariwisata di pulau Dewata Bali dibuka secara luas, maka yang harus diperhatikan kasus Covid-19 harus betul-betul diseleksi dan di desa juga harus menjadi bagian itu karena ini kita bicara soal Bali,” katanya lagi.
Terkait dana desa ini sudah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini jumlah dana desa di Indonesia mencapai Rp 72 triliun.
Mengenai penggunaan dana desa tidak pernah berubah sama saja, sebelum dan sesudah pandemic Covid-19. Namun selama pandemi Covid-19 tahun 2020 yang semula tidak ada BLT tapi sekarang ada BLT.
"Jika pandemi covid-19 sudah selesai maka untuk langkah kedepan untuk mencanangkan program perekonomian dari bumdes sendiri harus dilakukan pendataan yang tepat dan akurat ,hal tersebut dilakukan supaya bumdes ini menjadi basis utama dalam membangun perekonomian ditingkatan desa-desa,” kata Mendes PDTT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika