REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra enggan banyak berbicara soal rancangan peraturan presiden (Perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Terkait anggaran pengadaan alutsista yang disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 Kuadriliun, menurutnya hal tersebut masih sebatas rencana.

"Baru rencana, baru rencana," kata Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/5).

Herindra mengatakan rancangan perpres tersebut dipersiapkan untuk pemenuhan alutsista di tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU). Dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut saat ditanya terkait sistem pembiayaan pengadaan alutsista itu.

"Nanti baru kita anu lah, baru kita pikirkan nanti gimana," ucapnya.

Herindra mengeklaim Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak akan meminta penambahan anggaran belanja alutsista. Selama ini anggaran belanja alutsista masih 0,8 persen dari GDP.

"Kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja, sama saja. Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," katanya.

Sebelumnya Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI, KSAU, KSAL, KSAD, KBAIS. Agenda rapat hari ini membahas tentang strategi dan kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 dan isu-isu aktual lainnya. Rapat digelar tertutup selama hampir 4 jam itu. Menhan Prabowo Subianto tak hadir dalam rapat tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika