Muhammadiyah: Jauhi Politisasi Pancasila
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir | Foto: PP Muhammadiyah
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi negara sejak dikodifikasi dan menjadi konsensus nasional pada18 Agustus 1945. Pancasila juga telah menjadi pengalaman sejarah yang panjang sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan setelah reformasi selama dua dasawarsa.
Untuk itu, lahirnya Pancasila bukan hanya ritual, seremonial, dan dalam jargon dan retorika. Ia mengajak seluruh warga bangsa mewujudkan Pancasila, serta menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara melalui seluruh institusi kenegaraan.
Sehingga, kata Haedar, kita betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai. Artinya, Pancasila benar-benar jadi dasar pijakan mengambil keputusan dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.
"Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan jiwa, alam pikiran dan moralitas Pancasila," kata Haedar, Selasa (2/6).
Kedua, kata Haedar, Pancasila harus jadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk elite bangsa. Pancasila tidak cukup hanya dihafal, menjadi doktrin dan pemikiran, serta Pancasila harus kita praktekkan.
Warga bangsa, elite bangsa, dimanapun berada dan dalam posisi apa pun harus jadi contoh teladan dalam mempraktekkan Pancasila. Menjadi insan-insan berketuhanan yang maha esa, berperikemanusiaan adil dan beradab, berpersatuan Indonesia.
Lalu, berkerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata 'ber' menunjukkan kata kerja, Pancasila jadi praktek nyata berbangsa dan bernegara.
Terakhir, perumusan Pancasila untuk menjadi bahan sosialisasi dalam kehidupan bernegara jangan ulangi yang telah terjadi di masa lalu. Kita atau sebagian kita atau kebijakan itu secara sadar atau tidak menyimpangkan Pancasila.
"Dari sila-silanya yang substansial menjadi hal-hal yang indoktrinatif di luar substansi seobjektif mungkin dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jauhi politisasi Pancasila untuk kepentingan apapun," ujar Haedar.
Sebab, ia mengingatkan, belajar dari sejarah setiap reduksi, penyimpangan dan politisasi Pancasila menimbulkan ketidakpercayaan ke Pancasila sendiri. Lalu, kebijakan-kebijakan negara yang terkait Pancasila semua perlu ketulusan.
Perlu kejujuran, jiwa negarawan, wawasan luas dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, jangan membawa pancasila jadi sesuatu yang sempit dan jangan juga membawa Pancasila melebihi dirinya.
"Itulah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tempatkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar dan ideologi negara," kata Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
