REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini menilai ada upaya membenturkan agama dengan nasionalisme dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, ada beberapa pertanyaan yang dinilai sengaja membenturkan keyakinan beragama dan nasionalisme.
Misalnya, pertanyaan soal melepas jilbab dan memilik antara Alquran atau Pancasila. Jazuli menuturkan, upaya membenturkan agama dan kebangsaan ini diduga dilatari prasangka sesat dan ketakutan berlebihan terhadap agama. Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, menuduh orang yang agamis sebagai sosok yang anti kebangsaan sangat salah besar.
"Radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi harus kita lawan. Tapi membenturkan agama dan kebangsaan, dengan sinis menuduh orang agamis yang taat agama sebagai anti kebangsaan jelas salah besar dan harus dihentikan karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi itu sendiri," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/6).
Jazuli menilai pertanyaan itu jelas menyesatkan, menyimpang, dan merusak tatanan Pancasila dan UUD 1945 yang diwariskan para pendiri bangsa. Ketua Fraksi PKS mengaku kaget mendengar pengakuan pegawai KPK saat TWK ditanya soal apakah bersedia melepas jilbab dan ketika dijawab tidak. Demikian juga pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan untuk memilih antara kitab suci Al-Qur'an atau Pancasila.
"Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tendensius memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan. Penanya jelas tidak paham sejarah bangsa, sekaligus disadari atau tidak telah merusak dan merongrong kewibawaan Pancasila dan konstitusi," ujar Jazuli.
Bertepatan pada hari lahir Pancasila 1 Juni ini ia mengajak semua pihak mengokohkan pemahaman Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas pondasi agama. Sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah," tegas Jazuli. PKS menuntut Presiden Joko Widodo untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK.
"Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika