REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Fatayat NU Jawa Timur menyiapkan kader untuk membantu upaya pencegahan stunting atau kekurangan gizi kronis pada balita di wilayah setempat. "Kami memiliki kader berbasis daerah yang perlu dioptimalisasi peranannya dalam pendampingan ibu hamil di 1.000 hari pertama kelahiran (HPK)," ujar Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur Dewi Winarti, usai bertemu Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (2/6).
Menurut dia, kader-kader di badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) untuk kalangan perempuan muda itu terdapat hingga kecamatan atau desa bisa dioptimalkan peranannya, terutama saat proses pendampingan. Ia juga segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun di daerah, khusus membahas penanganan stunting.
"Jatim sedang berupaya menurunkan angka stunting sehingga kami bersama-sama harus ikut menekannya," kata dia.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, secara persentase angka stunting di Jatim saat ini mencapai 26,8 persen dan ditargetkan terus menurun hingga 14 persen. Sementara itu, pada pertemuan yang digelar kurang dari satu jam dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi serta berharap kolaborasi dari berbagai unsur untuk kemajuan Jatim.
Turut mendampingi gubernur pada pertemuan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim Hudiyono serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim Supratomo. Di sisi lain, Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Elestianto Dardak mengajak semua pihak untuk ikut bersama-sama mencegah persoalan stunting di tengah-tengah masyarakat.
Istri Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak itu berharap agar angka stunting di Jatim bisa segera turun mengingat pemerintah saat ini tengah mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. "Tujuannya agar generasi penerus Indonesia tidak mengalami masalah seputar potensi sumber daya manusia dan tingkat kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, prevalensi stunting adalah masalah perkembangan krusial untuk segera dientaskan, sebab kekurangan gizi kronis pada balita diperkirakan akan menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Sebagai upaya menurunkan angka stunting, PKK Jatim terus berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jatim.