REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya berencana kembali menerapkan kebijakan ganjil-genap terhadap kendaraan secara bertahap di Ibu Kota. Ia menyebut, hal ini bakal dikaji terlebih dahulu lantaran pemerintah tengah berupaya mengendalikan pandemi Covid-19.
"Kita melihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta dan Bodetabek. Jika kita masuk pada usulan pelonggaran ganjil genap, maka yang diambil tidak total di 25 ruas jalan, tetapi secara bertahap," kata Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6).
"Kita identifikasi ruas jalan mana saja yang memang benar-benar menjadi destinasi atau tujuan pelaku perjalanan secara umum di sana kita lakukan pembatasan," tambahnya.
Syafrin mengungkapkan, Dinas Perhubungan DKI pun telah mengantongi data-data terkait dengan destinasi yang ramai dikunjungi masyarakat di masa pandemi ini. Namun, menurut dia, sebelum menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap, masih perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap lokasi yang menjadi titik kemacetan. Sehingga, jelas dia, pihaknya dapat memperkuat layanan angkutan umum di tiap lokasi tersebut.
"Di sana kami akan melakukan penguatan untuk layanan angkutan umum. Jadi apakah di sana layanan Transjakarta, KRL, LRT, MRT dan angkutan umum reguler lainnya tentu kita koordinasikan untuk diperkuat," jelas dia.
Ia pun meminta kepada masyarakat agar tidak menyimpulkan bahwa ditundanya pemberlakuan ganjil-genap sebagai penyebab kemacetan yang mulai terjadi saat ini. Syafrin menuturkan, penundaan kebijakan ganjil-genap merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona.
"Jangan dilihat dari sisi sektor transportasi, tapi juga dilihat dari sisi upaya pemerintah yang demikian masif melakukan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19," tutur Syafrin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika