TEPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Lawan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintah koalisi dan yang bertujuan untuk menggulingkan Netanyahu setelah 12 tahun berkuasa.

Pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid, mencapai kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Mansour Abbas, yang mengepalai partai Arab Bersatu, untuk membentuk koalisi sebelum batas waktu tengah malam.

Sebanyak delapan partai akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi di bawah kepemimpinan Naftali Bennett, pemimpin partai sayap kanan Yamina, dan Lapid.

Lapid, yang memberi tahu Presiden Reuven Rivlin bahwa dia telah mendapatkan cukup kursi di Knesset (parlemen Israel) untuk membentuk pemerintahan, telah ditugaskan untuk membentuk koalisi setelah Netanyahu gagal melakukannya.

Presiden Rivlin memberi selamat kepada Lapid dan partai-partai koalisi melalui Twitter. "Selamat kepada Anda @yairlapid dan kepada para kepala partai atas persetujuan Anda untuk membentuk pemerintahan. Kami berharap Knesset akan bersidang sesegera mungkin untuk meratifikasi pemerintah, sesuai kebutuhan," tulis dia.

Jika pemerintah koalisi terbentuk, Bennett akan berperan sebagai perdana menteri selama dua tahun sebagai bagian dari kesepakatan dan Lapid akan mengambil alih peran tersebut dua tahun kemudian.

Jika pemerintah koalisi menerima mosi percaya di parlemen dalam jangka waktu yang ditentukan, Netanyahu akan dicopot dari jabatan perdana menteri yang telah didudukinya sejak Maret 2009. Di Israel, 61 anggota parlemen dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan koalisi, sedangkan koalisi baru yang direncanakan sudah mencapai 62 kursi.

Namun, Nir Orbach, anggota parlemen Yamina, telah mengumumkan bahwa dia tidak akan mendukung kesepakatan itu. Jika seorang anggota parlemen lain mengadopsi sikap yang sama, koalisi akan kekurangan jumlah anggota parlemen yang dibutuhkan untuk pembentukan pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika