REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Naftali Bennett, calon perdana menteri Israel berusia 49 tahun yang dikenal karena mengadopsi sikap religius dan nasionalis, juga terkenal karena pandangannya yang anti-Palestina.
Bennett memasuki dunia politik pada 2005 sebagai wakil Benjamin Netanyahu dan akan mencopot Netanyahu dari status perdana menteri yang telah disandangnya selama 12 tahun jika dia menerima mosi percaya di parlemen. “Saya telah membunuh banyak orang Arab dalam hidup saya dan tidak ada masalah dengan itu,” kata Bennet, yang juga mantan komando Israel.
Pemimpin Partai Yamina itu menjadi jutawan berkat perusahaan teknologi yang dia bangun dari nol dan selalu menarik pemilih sayap kanan di Israel selama karir politiknya. Bennett berpendapat bahwa Israel harus mencaplok bagian dari wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.
Dia juga telah memegang banyak posisi di bidang politik, termasuk peran menteri di kementerian ekonomi dan pendidikan.
Setelah Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas mengadakan gencatan senjata untuk mengakhiri serangan Israel yang menargetkan Gaza, saingan Bennett dan Netanyahu di oposisi utama - pemimpin partai Yesh Atid, Yair Lapid - setuju untuk membentuk sebuah koalisi.
Menurut kesepakatan antara dua politisi itu, Bennett, yang diwakili oleh tujuh anggota parlemen di parlemen, akan mengambil alih jabatan perdana menteri untuk dua tahun pertama, sedangkan Lapid akan mengambil alih peran itu kemudian.
Tampaknya rumit bagi koalisi delapan partai - yang terdiri dari berbagai segmen termasuk partai kanan, kiri, tengah, dan Islamis yang mewakili warga Palestina berkebangsaan Israel - untuk bertahan lama.
Orang tua Bennett lahir di Amerika Serikat dan retorika agresifnya terhadap Palestina selalu menjadi berita utama selama karier politiknya. Dia terpilih sebagai ketua Partai Rumah Yahudi pada 2012.
Pada 2013, dia melontarkan pernyataan kontroversial yang mengatakan teroris Palestina harus dibunuh, bukannya dibebaskan. Dia juga mengklaim bahwa Tepi Barat tidak berada di bawah pendudukan dan tidak ada yang namanya negara Palestina.
Dia mengganti nama Rumah Yahudi menjadi Yamina pada 2018 dan mengambil bagian dalam koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu. Partainya mengamankan tujuh kursi dalam pemilihan umum 23 Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika