REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Pemerintah Austria bersikeras akan mempertahankan "peta Islam" yang kontroversial. Meskipun telah memicu kecaman di antara komunitas Muslim negara itu dan masyarakat internasional.

Dilansir dari Turkish Radio and Television (TRT World), Cendekiawan dan aktivis anti-Islamofobia Farid Hafez memperingatkan bahwa umat Muslim khawatir karena informasi ini sekarang lebih umum, dan mereka berpotensi diserang. Kontroversi seputar peta Islam disebutnya bukan hanya karena lokasi organisasi Muslim dan masjid telah diidentifikasi.

“Alamat individu pribadi yang bertanggung jawab atas beberapa asosiasi ini terdaftar atas nama mereka. Ada banyak data yang sangat pribadi yang kini telah dipublikasikan,”katanya.

Salah satu organisasi Muslim paling terkemuka di Australia berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah karena membuat database karena belum pernah terjadi sebelumnya. Komunitas Islam di Austria juga mengatakan database menstigma Muslim Austria sebagai "potensi bahaya bagi masyarakat dari tatanan hukum yang demokratis di negara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Eropa, sebuah organisasi hak asasi manusia internasional, menyebut database Austria seakan bermusuhan dengan Muslim dan berpotensi kontraproduktif. "Peta Islam" adalah bagian dari proyek yang lebih luas di Austria yang disebut Pusat Dokumentasi untuk Politik Islam yang dimulai pada tahun 2020.

Dilengkapi dengan anggaran tahunan lebih dari setengah juta dolar, tujuan utama dari pusat ini diklaim adalah untuk memantau organisasi dan individu Muslim untuk menyelidiki orientasi agama dan politik mereka. Tindakan kejam seperti itu mungkin tampak tidak pada tempatnya di negara yang bangga belajar dari pelajaran kelam Perang Dunia II dan mengklaim telah mengubah dirinya menjadi negara demokrasi.

Namun, peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa pendirian politiknya mengabaikan sejarah Austria.

Ikuti Whatsapp Channel Republika