REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat merespons pernyataan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewacanakan menduetkan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI), dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pihaknya menghormati aspirasi politik di internal PKB terkait wacana memasangkan Gus AMI dengan AHY.

"Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin (Gus AMI) sebagai calon presidennya. Namun bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana seperti ini belum menjadi prioritas," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (4/6).

Dirinya menegaskan, hubungan antara PKB dan Partai Demokrat terjalin baik, harmonis dan saling menghormati. Kamhar juga menyebut, PKB merupakan mitra koalisi yang loyal pada dua periode pemerintahan Pak SBY.

Namun demikian, dikatakan Kamhar, Partai Demokrat saat ini masih fokus pada agenda konsolidasi baik secara internal maupun eksternal. Termasuk juga tengah fokus dalam melakukan advokasi kebijakan untuk berbagai persoalan yang belum teratasi, seperti misalnya ancaman terhadap pemberantasan korupsi yang berpotensi terganggu akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami sangat serius terhadap ini. KPK adalah anak kandung reformasi sebagai institusi yang dibentuk untuk menjawab masalah KKN khususnya korupsi yang merajalela di era orba," ucapnya.

Kamhar menegaskan, Partai Demokrat terus mengambil sikap kritis pada persoalan yang tengah menimpa KPK saat ini. Kondisi KPK saat ini diklaim Demokrat berbeda dengan wajah KPK di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Masih banyak lagi persoalan yang menjadi prioritas untuk disikapi, utamanya terkait krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang belum teratasi hingga kini," ujarnya.

Sebelumnya PKB memunculkan wacana untuk menduetkan Gus AMI dengan AHY. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengaku mendapatkan masukan dari sejumlah pihak agar keduanya dapat diduetkan di pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Saya pikir ini opsi yang bagus juga, lebih fresh, duet sipil-militer, religius-nasionalis. Namun semua itu tergantung respons dari masyarakat," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (3/6). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika