REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nahar meminta agar tayangan sinetron tak melahirkan perilaku perkawinan anak.
"Jangan sampai dampak sinetron melahirkan perkawinan anak, boleh poligami, dan dampak lain yang mengarah ke pelanggaran hak anak," ujar Nahar dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat menanggapi sinetron Suara Hati Istri: Zahra.
Nahar menegaskan tayangan sinetron tersebut tidak mendukung program pemerintah dan seharusnya mempertimbangkan hak anak dan masa depan anak. Dia mengatakan sinetron tersebut sebelumnya mempertontonkan istri yang diperankan anak di bawah umur.
"Walaupun episode tadi malam sudah diubah, tapi ini koreksi agar ke depannya jangan melibatkan anak dan berharap upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan sebaik-baiknya," kata dia.
Nahar berharap sinetron-sinetron ke depannya dapat berdampak ke perilaku masyarakat yang lebih baik. "Kita berharap pesan sinetron Zahra dan bahaya perkawinan anak, poligami, bisa mencerahkan publik dari masalah masyarakat," ujar Nahar.
Selain itu, dia mendukung kinerja jurnalis yang menyoroti masalah perempuan dan anak sebagai alat transformasi perubahan sosial, serta menyebarkan sisi kebijakan pemerintah secara masif.