REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu rencana penggabungan Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus) akan mendukung pemerintah terhadap sektor perikanan. Khususnya dalam meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar internasional serta memberikan manfaat kepada ekosistem nelayan dan UMKM dengan meningkatkan hasil offtake nelayan, nilai tukar nelayan, menjaga ketersediaan dan aksesibilitas produk perikanan, meningkatkan kualitas mutu produk hingga pemberdayaan UMKM.
Sebagai koordinator BUMN Klaster Pangan, ucap Arief, berdasarkan hasil kajian merger beberapa BUMN yang tergabung dalam Klaster pangan, penggabungan beralasan untuk mewujudkan potensi sinergi peningkatan penjualan, termasuk sektor perikanan, pada masa pra penggabungan ini dua BUMN perikanan Perindo dan Perinus kian genjot segmentasi ekspor produk perikanan. Arief menyebut terdapat potensi peningkatan ekspor di BUMN perikanan.
"Pekan ini Perinus lakukan ekspor gurita ke Jepang setelah pekan sebelumnya Perindo lakukan Ekspor ikan kembung memenuhi pesanan dari Thailand," ujar Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (6/6).
Arief menyebut ekspor Perinus yang berlangsung 4 Juni 2021 ini berupa gurita beku sebanyak 12.192,4 kg dengan total transaksi senilai 71.679,52 dolar AS atau setara dengan Rp 1.03 miliar. Arief menyampaikan hasil tangkapan yang diekspor dari mitra-mitra nelayan Perinus cabang Makassar.
Arief melanjutkan, pada semester pertama 2021 ini, Perinus telah berupaya berkontribusi mengoptimalkan model bisnis perseroan melalui realisasi tiga kali kegiatan ekspor perikanan dalam rangka memenuhi permintaan buyer di Jepang, di antaranya pada Februari, April dan Juni 2021. Sementara itu, sambung Arief, Perindo juga kerap optimalkan ekspor perikanan, meski kondisi pandemi pun data penjualan ekspor Perindo tercatat aktif memenuhi permintaan bahan baku ikan untuk pasar ekspor sejak Januari 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika