REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Utusan ASEAN meminta junta Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik. ASEAN juga menyerukan implementasi konsensus lima poin yang telah disepakati sebelumnya untuk mengakhiri kekacauan sejak kudeta 1 Februari.
Utusan ASEAN bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada Jumat pekan lalu (4/6). Tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas upaya Myanmar mencapai solusi damai untuk kepentingan rakyatnya, dengan menerapkan konsensus lima poin.
Para utusan ASEAN juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik, termasuk perempuan, anak-anak dan orang asing. Seruan tidak tertulis dalam konsensus tetapi didukung oleh sebagian besar negara anggota ASEAN.
Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan, pertemuan itu membahas implementasi rekomendasi survei awal ASEAN, dan aksi teror oleh lawan junta. Pertemuan juga membahas rencana militer untuk mengadakan pemilihan.
Krisis Myanmar diperkirakan akan diangkat pada pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN-China di Chongqing pekan itu. Menteri luar negeri junta, Wunna Maung Lwin, dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Duta Besar China bertemu dengan panglima militer Min Aung Hlaing pada Sabtu (5/6) lalu. Surat kabar milik pemerintah China, Global Times, mengutip pemimpin junta yang mengatakan Myanmar bersedia mengoordinasikan pelaksanaan konsensus. Duta besar mengatakan, China siap mendukung pelaksanaan konsensus. Penentang junta telah mewaspadai peran China, yang tidak vokal atau tidak tegas dalam mengkritik kudeta.
Junta Myanmar telah menunjukkan sedikit isyarat untuk mengabaikan konsensus lima poin yang disepakati oleh negara ASEAN pada April. Konsensus tersebut diantaranya menyerukan diakhirinya kekerasan, pembicaraan politik dan penunjukan utusan khusus regional.
Sementara itu, aksi protes harian terhadap militer telah berkembang menjadi pemberontakan oleh kelompok bersenjata di beberapa negara bagian Myanmar. Para penentang junta telah menyuarakan rasa frustrasi atas kurangnya tindakan keras oleh ASEAN. Mereka mengatakan, pertemuan dua perwakilan ASEAN dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada Jumat (4/6) tidak membawa manfaat.
