Rabu 09 Jun 2021 13:52 WIB

China Disebut Kerahkan Milisi Maritim di LCS

Milisi maritim China bertugas mengawasi pengembangan pos terpencil di LCS.

Red: Nur Aini
Peta klaim Laut China Selatan
Foto: Wikipedia
Peta klaim Laut China Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Andrew Erickson, profesor di China Maritime Studies Institute di US Naval War College, mengatakan, China mengerahkan milisi maritim untuk menjaga dan mengawasi pengembangan pos-pos terpencil China di Laut China Selatan.

"Milisi maritim di Kota Sansha (kota yang dibangun China di gugusan kepulauan kecil di Laut China Selatan) yang berprofesi sebagai nelayan melakukan rotasi setiap 45 hingga 90 hari sekali ke pos-pos terluar China di Laut China Selatan," ujar Andrew Erickson dalam diskusi virtual "Penilaian Kebijakan Tiongkok atas Laut China Selatan", Jakarta, Rabu (9/6).

Baca Juga

Berdasarkan pengamatan, ia mengatakan unit milisi maritim di Kota Sansha bersifat full time atau permanen dan bukan paruh waktu. Milisi tersebut dioperasikan dari Provinsi Hainan. Andrew mengatakan, pihaknya berhasil mendokumentasikan ketika milisi maritim di Kota Sansha itu diterjunkan Pemerintah China dalam insiden yang terjadi di perairan Filipina.

Ia mengatakan, Pemerintah Filipina mengeluarkan foto resmi terkait insiden tersebut dan terlihat nomor lambung kapal dari milisi maritim tersebut. "Milisi maritim bagian resmi dari angkatan bersenjata Republik Rakyat China. Milisi maritim memiliki jumlah kapal yang sangat banyak dan mereka memilik unit elite di dalamnya dan unit elite ini yang ditugasi untuk bertanggung jawab atas insiden di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan," kata dia.

Andrew menekankan, ada dua fungsi dari milisi tersebut, yaitu, pertama, menjaga dan melindungi hak-hak Republik Rakyat China pada masa damai. Kedua, bersiap untuk terjun dalam peperangan dan memenangi perang tersebut pada masa perang.

"Dari penelitian kami adalah informasi yang kami dapatkan dari sumber lainnya yang terbuka terkait penekanan China dalam hal kehadiran kapal-kapal ikan di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan. Hasil dari kajian kami bahwa kapal ikan China mendapatkan subsidi penuh dan insentif terhadap aktivitas yang mereka lakukan di wilayah yang disengketakan itu," ujar Andrew.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement