DPP PKS Bahas Keumatan dan Kebangsaan ke PP Muhammadiyah
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Yusuf Assidiq
Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. | Foto: Republika/Wahyu Suryana
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahim jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di PP Muhammadiyah Yogyakarta. Kegiatan berlangsung 1,5 jam membahas persoalan kebangsaan dan keumatan di Indonesia.
Rombongan dipimpin Presiden PKS, Ahmad Syaikhu Presiden, didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi dan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Sedangkan, menerima secara langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir.
Haedar mengatakan, pertemuan membahas bagaimana Indonesia ke depan, di mana bangsa ini banyak tantangan dari dalam dan luar. Di luar persatuan dan kemajuan, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat, tapi secara kolektif dan sistem harus memacu diri.
Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu selalu ada. Namun, Indonesia akan bisa hadapi itu karena ada modal politik, budaya, rohani, dan sosial. Indonesia bisa menjadi bangsa besar dan mewujudkannya butuh kekuatan penyeimbang pemerintah.
Ia mengingatkan, kondisi kehidupan kebangsaan masih ada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Tapi, satu sisi hadapi masalah dalam kehidupan berdemokrasi di mana ada politik transaksional, politik oligarki, serta politik oportunistik dan nir etika.
Dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang jadi arena partai politik, PP Muhammadiyah meminta semua pihak berdiri tegak di atas konstitusi. Serta, mengingat pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk dalam politik. "Jangan sampai Pancasila berhenti kepada lisan, tulisan, dan retorika," kata Haedar, Selasa (8/6).
PP Muhammadiyah juga berpesan agar PKS dan semua elit politik menjadikan Pancasila sebagai budaya politik di Indonesia. Jadi, pola perilaku politik yang ada didasari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di Pancasila.
Mulai nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
