REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana mempertanyakan urgensi perubahan surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penyederhanaan surat suara dari sisi jumlah dan tata cara pemungutan suara.

"Isu utamanya tentu adalah soal biaya rendah, saya sangat paham itu. Jadi biaya rendah itu adalah isu utama agar kemudian kita bisa menekan banyak hal," ujar Aditya dalam diskusi daring, Kamis (10/6).

Untuk menjawab seberapa urgensi perubahan surat suara, Aditya menilai perlu diketahui tingkat efektif dan efisien pemilu serentak yang melangsungkan lima pemilihan (pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota) sekaligus. Sedangkan, dia menganggap belum ada data yang mengungkap seberapa efektif dan efisien pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 lalu.

Selain itu, urgensi perubahan surat suara juga bisa dijawab jika telah diketahui seberapa besar mencapai tujuan pelaksanaan pemilu sesuai kontitusi. Kemudian, dalam konteks politik, seberapa besar dampak perubahan suara kepada partai politik dan para kandidat.

"Saya merasa mungkin hari ini mereka akan melihat situasi apakah ini bisa mengganggu atau tidak mengganggu terhadap situasi mereka hari ini di dalam konteks kepemiluan, dan juga kira-kira bisa dapat benefit atau disadvantage," kata Aditya.

Di samping itu, dia mempertanyakan komitmen reformasi elektoral di kalangan pemangku kepentingan. Dalam banyak studi, reformasi elektoral menyangkut kebutuhan, motivasi, dan kepentingan dari suatu perubahan dalam kepemiluan.

"Motivasinya melakukan perubahan. Kepentingannya itu apa, kepentingan penyelenggara, kepentingan pemilih atau kepentingan kandidat itu seperti apa? Dan kebutuhan hari ini memang soal menekan biaya tinggi atau politik uang, itu yang harus didiskusikan serius," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika