REPUBLIKA.CO.ID, MOSCOW -- Pihak berwenang Rusia memerintahkan Facebook dan aplikasi perpesanan Telegram untuk membayar denda besar karena gagal menghapus konten terlarang, Kamis (10/5). Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan atas platform media sosial di tengah perbedaan pendapat politik.
Pengadilan Moskow mendenda Facebook dengan total 17 juta rubel dan Telegram 10 juta rubel. Tidak segera jelas jenis konten apa yang gagal dihapus oleh platform sehingga membuat kedua perusahaan itu harus menerima denda.
Keputusan pemberian denda ini merupakan kedua kalinya bagi kedua perusahaan dalam beberapa pekan terakhir. Pada 25 Mei, Facebook diperintahkan untuk membayar 26 juta rubel karena tidak menghapus konten yang dianggap melanggar hukum oleh otoritas Rusia. Sebulan yang lalu, Telegram juga diperintahkan untuk membayar 5 juta rubel karena tidak menghapus konten panggilan untuk aksi protes.
Awal tahun ini, pengawas komunikasi negara Rusia Roskomnadzor mulai memperlambat Twitter dan mengancamnya dengan larangan. Upaya itu terjadi akibat dugaan kegagalannya untuk menghapus konten yang melanggar hukum.
Pejabat menyatakan, platform media sosial tersebut gagal menghapus konten yang mendorong bunuh diri di kalangan anak-anak. Twitter pun dinilai berisikan informasi tentang narkoba dan pornografi anak.
Tindakan keras terhadap perusahan teknologi terjadi setelah pihak berwenang Rusia mengkritik platform media sosial yang telah digunakan untuk membawa puluhan ribu orang ke jalan-jalan di seluruh Rusia tahun ini. Mereka menuntut pembebasan pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara Alexei Navalny, kritikus Presiden Vladimir Putin. Gelombang demonstrasi telah menjadi tantangan besar bagi Istana Kremlin.
Para pejabat menuduh bahwa platform media sosial gagal menghapus panggilan untuk anak-anak bergabung dalam protes. Putin telah mendesak polisi bertindak lebih untuk memantau platform media sosial dan untuk melacak mereka yang menarik anak-anak ke dalam tindakan jalanan yang ilegal dan tidak sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika