REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM. Misalnya, peningkatan kapasitas SDM dan kurasi produk UMKM.

"Kami di provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota," kata Khofifah dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan KUKM Jawa Timur, di Kota Malang sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Kementerian Koperasi dan UKM, Jumat (11/6).

Khofifah juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim memastikan  proses perizinan UMKM sudah bisa dilakukan bisa semua level dan lini. "Kepala Dinas KopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri  makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM," kata dia.

Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perizinan lain seperti sertifikat halal dan POM  harus seiring dengan akses permodalan. "Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan" kata Khofifah.

Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada Agustus 2021 mendatang. Ajang ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin.

"Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung," kata Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika