REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guna meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi turut menindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Krakatau Bandar Samudera (KSP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) serta meninjau pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang pada hari Jumat(11/6).
“Pemerintah RI melalui Kemenko Marves sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh KBS dan BPKS ini,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam acara tersebut. Selain meningkatkan dan mengoptimalkan konektivitas maritim, kerja sama ini juga diharap mampu mengembangkan sektor logistik yang dapat memperkuat rantai pasok global melalui jalur-jalur laut atau wilayah perairan strategis di Indonesia.
“Kerja sama ini dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, terutama komoditas penting dan curah di Indonesia,” sambung Deputi Basilio.
Deputi Basilio juga mengungkapkan bahwa Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call-Response Port, terutama di masa pandemi COVID-19. "Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah," jelas Basilio.
Dijelaskan oleh Deputi Basilio, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 berkomitmen untuk melindungi pelaut global, dan didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York, meminta negara-negara untuk memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.
Pembangunan dan pengembangan transportasi laut ini dinilai sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan guna pemenuhan target rencana strategis serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan.
“Rencana strategis ini akan mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN atau creative financing (keuangan kreatif) yang didukung banking system (sistem perbankan),” terang Deputi Basilio.
Pengembangan ini tentunya juga didukung oleh potensi ekonomi di wilayah Selat Malaka. Dalam pemaparannya, Deputi Basilio mengungkapkan bahwa jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka hingga Selat Singapore mampu mencapai 120.000 kapal di tahun 2020. Karena itu juga, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia.
“Ke depannya, Kemenko Marves akan mendorong swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi maritim, terutama menjaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk essential commodities (komoditas esensial),” kata Deputi Basilio.
Dalam kunjungan ini, Deputi Basilio tak hanya berdiskusi dengan seluruh jajaran BPKS, namun juga dengan Otoritas yang terlibat dalam jasa-jasa kepelabuhanan seperti KKP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Pemda Kota Sabang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika