Sabtu 12 Jun 2021 22:54 WIB

Kasus Melonjak, Pemda DIY Minta Aktifkan Lagi Jaga Warga

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY naik signifikan di atas 400

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Warga menunggu hasil tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Jumat (11/6). Setiap hari, sekitar 150 warga memanfaatkan layanan GeNose C19. Namun dibagi menjadi dua waktu pagi dan malam. Tidak ada tarif untuk memanfaatkan layanan ini, cukup hanya infak minimal Rp 20 ribu untuk satu layanan.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Warga menunggu hasil tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Jumat (11/6). Setiap hari, sekitar 150 warga memanfaatkan layanan GeNose C19. Namun dibagi menjadi dua waktu pagi dan malam. Tidak ada tarif untuk memanfaatkan layanan ini, cukup hanya infak minimal Rp 20 ribu untuk satu layanan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong warga untuk mengaktifkan Jaga Warga di tiap kelurahan yang ada di DIY. Hal ini diungkapkan Koordinator Satgas Covid-19 DIY Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, Noviar Rahmad, mengingat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY naik signifikan di atas 400 kasus beberapa hari ini.

Noviar menuturkan, melalui Jaga Warga ini dapat diawasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masing-masing kelurahan. "Kami mendorong dari Jaga Warga ini segera membentuk posko-posko di tingkat padukuhan (kelurahan)," kata Noviar di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (11/6).

Baca Juga

Pihaknya juga terus melakukan pendampingan terhadap kelompok Jaga Warga. Ditargetkan, sudah terbentuk Jaga Warga di 84 kelurahan yang ada di DIY hingga akhir 2021 ini.

"Target kami sampai akhir tahun itu 1.200 kelompok Jaga Warga yang dilakukan pendampingan," ujarnya.

Hingga saat ini, pendampingan kepada kelompok Jaga Warga ini sudah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Sementara, di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo baru sebagian kelompok Jaga Warga yang diberikan pendampingan.

"Untuk Kota Yogyakarta belum, jadi belum kami tuntaskan semua," jelas Noviar yang juga Kepala Satpol PP DIY tersebut.

Kendala utama dalam menyelesaikan pendampingan ini terletak pada anggaran. Pasalnya, realokasi anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19.

"Kendalanya biaya, karena refocusing anggaran Covid-19 di tingkat desa hanya delapan persen dari APBDes. Karena Jaga Warga ini partisipasi masyarakat, maka anggaran partisipasi yang kita harapkan," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement