REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, menyampaikan, Kementerian Perdagangan mendukung tiga Prioritas Nasional (PN) yang mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Melalui ketiga PN tersebut, Kemendag akan berperan aktif melalui berbagai kebijakan dan program-program terkait.

Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI yang membahas Pelaksanaan Program Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 di Daerah, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (11/6), akhir pekan ini.

“Ketiga Prioritas Nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,” jelas Mendag.

Sebagai penjabaran dari ketiga PN dimaksud, Kemendag telah menetapkan enam sasaran strategis, yaitu mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan; mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang tertib serta bertanggung jawab; meningkatkan pasar produk dalam negeri; mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa; serta meningkatnya kinerja kementerian perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Menurut Lutfi, beberapa program dan kegiatan yang telah disusun Kemendag guna mendukung pencapaian PN tersebut antara lain pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tipe C/D dan gudang non Sistem Resi Gudang (SRG), melakukan pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen, mengimplementasikan dan pemanfaatan SRG, serta melakukan perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.

Mendag juga menjelaskan, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L T.A 2022, Kemendag mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp 2,39 triliun.

“Ke depan, Kemendag juga akan mendukung dua tematik penugasan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tematik pertama, Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dengan kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tematik wisata sebanyak 10 Unit pada 10 daerah pariwisata prioritas dan satu unit di Bali. Tematik kedua, Pengembangan Kawasan Food Estate dan Sentra Produksi dengan kegiatan pembangunan gudang korporasi petani pada dua daerah kawasan food estate di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Untuk realisasi anggaran Kemendag TA 2021 yang sedang berjalan, Lutfi menjelaskan, per 10 Juni 2021 telah mencapai Rp 680,87 miliar atau 23,42 persen dari total pagu yang dimiliki sebesar Rp 2,90 triliun. “Walau pada awal tahun alokasi pagu anggaran Kemendag mengalami penghematan (refocusing) sebanyak dua kali, kami akan tetap bekerja keras untuk mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dapat tetap tercapai,” tegas Mendag.

Sementara, Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi Kemendag atas kemitraan yang telah terbentuk selama ini. “Kami sangat mendukung program kerja dan kegiatan Kemendag sepanjang menyangkut demi kepentingan nasional dan kepentingan daerah di sektor perdagangan. Diharapkan, kemitraan ini dapat terus terjaga dan terjalin dengan baik,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika