REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lonjakan kasus Covid-19 kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam rapat terbatas penanganan Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan agar penerapan protokol kesehatan lebih diperketat serta pelaksanaan program vaksinasi nasional lebih dipercepat.
“Yang pertama adalah implementasi di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan dan juga tadi dilengkapi dengan Wapres mengenai testing, tracing, dan isolasi. Beliau yang kedua juga menekankan perlunya ada akselerasi program vaksinasi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/6).
Menkes menjelaskan arahan Presiden agar protokol kesehatan dijalankan dengan lebih disiplin sesuai dengan aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan. Selama ini, kata dia, pemerintah telah menyusun berbagai aturan prokes baik untuk daerah dengan zona merah, oranye, dan juga kuning.
Namun sayangnya, implementasi dari prokes tersebut tak dijalankan dengan baik. Karena itu, Presiden menginstruksikan Panglima TNI dan juga Kapolri untuk memastikan pelaksanaan prokes di lapangan agar berjalan sesuai aturan.
Selain itu, banyaknya kluster keluarga yang terpapar Covid-19 saat ini disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan juga kegiatan makan bersama. Kegiatan-kegiatan ini juga diminta agar menjadi perhatian seluruh pihak.
“Sehingga beliau meminta agar ketiga aktivitas di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi, ini benar-benar diperhatikan. Dan sekali lagi implementasi di lapangannya diperketat untuk kegiatan-kegiatan seperti liburan panjang, kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkerumun, dan juga kegiatan-kegiatan makan bersama,” jelasnya.
Sementara itu terkait akselerasi program vaksinasi, Presiden meminta agar pada bulan ini dapat menyentuh 700 ribu vaksinasi per harinya. Ia juga menargetkan agar pada Juli nanti, pelaksanaan vaksinasi dapat ditingkatkan menjadi satu juta vaksinasi per harinya.
Untuk mencapai target tersebut, Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri agar membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi hingga 400 ribu per hari. Sedangkan pemerintah daerah akan menyelenggarakan program vaksinasi hingga 600 ribu per hari. “Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemda, sedangkan 400 ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri,” ucap Budi.
Presiden juga meminta Menkes agar memastikan ketersediaan pasokan vaksin serta koordinasi antar lembaga dapat berjalan baik. Sehingga penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19 ini dapat dipercepat untuk menciptakan kekebalan komunitas dan menekan laju penularan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika