Rabu 16 Jun 2021 07:47 WIB

Bupati Minta Pemdes Bantu Pemulihan Ekonomi Daerah

Kades diminta tidak menunda pencairan dana desa maupun ADD yang dialokasikan pemkab

Rep: eko widiyatno/ Red: Hiru Muhammad
Tampak suasana pelantikan ASN Purbalingga. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melantik sejumlah pejabat fungsional di halaman pendopo Setda setempat, beberapa waktu lalu.
Foto: humas Pemkab Purbalingga
Tampak suasana pelantikan ASN Purbalingga. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melantik sejumlah pejabat fungsional di halaman pendopo Setda setempat, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA--Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta agar bisa membantu Pemkab dalam upaya pemulihan ekonomi daerah.''Program prioritas di tingkat desa harus selaras dengan program prioritas Pemkab. Antara lain, upaya pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan pembangunan infrastruktur dasar,'' jelasnya.

Harapan Bupati tersebut disampaikan dalam acara pelantikan empar kepala desa antar waktu di pendopo Setda Purbalingga, Selasa (25/5). Keempat kades tersebut dilantik, karena kades pendahulunya berhalangan tetap. ''Ada yang meninggal dunia, dan ada yang karena tersangkut kasus hukum,'' jelas Bupati.

Terkait upaya pemulihan ekonomi, Bupati menyatakan, pemerintah desa menggunakan Dana Desa (DD). Untuk itu, dia meminta para Kades tidak menunda-nunda pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan Pemkab. ''Semakin cepat dana tersebut dicairkan, akan semakin cepat dimanfaatkan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat,'' katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar kepala desa dan perangkat desa, tetap berhati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut.  ''Pelajari aturan yang terkait dengan penggunaan anggaran. Jangan sampai penggunaan dana tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku,'' katanya.

Dia menyebutkan, anggaran yang dikelola pemerintah desa di Purbalingga, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Paling tidak, masing-masing desa saat ini sudah mengelola anggaran lebih dair Rp 1 miliar per tahun. ''Ini jumlah yang tidak kecil. Karena itu, saya minta pemerintah desa untuk mengelola anggaran dengan cermat, akuntabel, efektif dan efisien,'' katanya.

Dalam kesempatan itu,  Bupati menyebutkan pelantikan kades antar waktu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kades yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. ''Masa jabatan Kades yang terpilih dari Pilkades Antar Waktu ini hanya akan menggenapi sisa masa jabatan Kades sebelumnya,'' katanya.

Untuk itu, dia para kedes yang dilantik agar memanfaatkan sisa waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. ''Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang menjadi kesempatan dan kepercayaan masyarakat berikan. Tunjukan bahwa para kades antar waktu ini bisa bekerja sungguh-sungguh untuk kemajuan desa kesejahteraan masyarakat,'' katanya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement