Pinsar Minta Pemerintah Pangkas Ketersediaan Induk Ayam
Red: Nidia Zuraya
Pedagang menyiapkan ayam potong untuk pembeli di salah satu peternakan ayam. ilustrasi | Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Perhimpunan Insan Perunggasan (Pinsar) Indonesia Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan pemangkasan ketersediaan induk ayam. Hal ini untuk mengantisipasi pasokan berlebihan di pasaran yang dapat merugikan peternak rakyat.
"Ada potensi pasokan berlebih di atas 20 Juni 2021, harga panen ayam cenderung turun. Kalau ini terus-menerus tidak ada penanggulangan dari pemerintah akhirnya peternak rakyat yang merugi," kata Ketua Pinsar Jawa Tengah Parjuni di Solo, Rabu (16/6).
Ia mengatakan saat ini harga ayam hidup lepas kandang Rp 17.000 per kg. Harga ini di bawah harga pokok penjualan (HPP) yakni sebesar Rp 20.000 per kg. Dengan demikian, saat ini peternak ayam sudah mengalami kerugian sebesar Rp 3.000 per kg.
"Saya kira seminggu lagi sudah di bawah Rp 15.000 per kg harganya, artinya peternak makin merugi. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah soal penyerapan ayam hidup karena kalau kondisi ini terus-menerus tidak ada penanggulangan pemerintah akhirnya peternak rakyat yang kembali merugi," katanya.
Dengan kondisi saat ini pihaknya memperkirakan akan terjadi pasokan berlebih hingga 30 persen. Apalagi, selama kondisi pandemi Covid-19 kebutuhan daging secara nasional sudah diturunkan menjadi 8 kg per kapita per tahun dari sebelumnya 13 kg per kapita per tahun.
"Artinya, memang ada potensi itu di bagian pembibitan sehingga harus ada penyesuaian," katanya.
Sementara itu, ia meminta agar pemangkasan induk tersebut benar-benar diawasi, bahkan perlu ada aturan khusus untuk mengatur kondisipasokan berlebih ini.Di sisi lain, ia juga berharap agar perusahaan besar tidak ikut melakukan budidaya ayam yang seharusnya menjadi pekerjaan peternak kecil.
Berdasarkan data, dikatakannya, saat ini kebutuhan daging ayam di pasaran lebih banyak dicukupi oleh perusahaan besar."Komposisinya 80 persen kebutuhan pasar dikuasai oleh perusahaan besar dan 20 persen peternak rakyat," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar memperhatikan peternak rakyat yang sudah mengalami kerugian sejak dua tahun lalu. Bahkan, menurut dia di masa awal peternak rakyat sudah mengalami kerugian sebesar Rp5,4 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
