REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mencarikan solusi honorer tak produktif. Honorer tak produktif ini jumlahnya sudah melebihi dari kebutuhan dan jumlah kegiatan, sehingga dianggap membebani APBD pada sisi biaya operasional. Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid di Nunukan, Rabu (16/6) mengaku sedang mencari solusi dan formulasinya agar pegawai honor ini tetap terakomodir atau dipekerjakan.

Salah satunya dengan melakukan pengalihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga seperti penyuluh pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Hanya saja, kebutuhan pada dinas tertentu ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai honor yang dibutuhkan pada OPD bersangkutan sehingga masih banyak yang tidak dapat diakomodir lagi.

Laura mengungkapkan pada Dinas PUPR Nunukan jumlah pegawai honor mencapai 400-an orang. Sementara pekerjaan setiap tahun tersisa kurang 30 kegiatan. "Jumlah pegawai honor di Pemkab Nunukan sekarang ini sudah terlalu banyak dibandingkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang ada tiap-tiap OPD. Makanya Pemkab Nunukan melakukan sistem silang antar OPD," ucap Laura sapaan Bupati Nunukan.

Guna mencari solusi terhadap pegawai honor yang tidak produktif ini, Pemkab Nunukan membentuk tim yang akan melakukan kajian. Ia akui sebenarnya dari aspek postur anggaran masih mencukupi untuk membayar gaji, tetapi dari segi efektivitas dimana mempekerjakan orang yang tidak produktif akan membebani anggaran.

"Kan masalahnya adalah kita mempekerjakan orang yang tidak punya pekerjaan sehingga dianggap tidak efektif dan tidak produktif," ujar dia.

Bupati Nunukan meminta OPD segera melakukan perampingan dengan mencarikan solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan efek sosial di kemudian hari apalagi masih pandemi Covid-19. "Awalnya kita mau alihkan pegawai honor di Dinas PU ini sekira 200-300-an orang menjadi penyuluh pertanian tetapi bisa terakomodir hanya 30-an orang saja," sebut Laura.

Ikuti Whatsapp Channel Republika