Kamis 17 Jun 2021 15:48 WIB

Bahrain Bahas Isu Palestina dengan Pemerintahan Baru Israel

Menlu Bahrain mengatakan negaranya sedang berkomunikasi dengan pemerintah Israel

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ilustrasi.
Foto: EPA
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA – Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengungkapkan negaranya sedang menjalin komunikasi dengan pemerintahan baru Israel. Isu menciptakan perdamaian di kawasan, termasuk menyelesaikan masalah Palestina sejalan dengan solusi dua negara, turut dibahas kedua negara.

Dilaporkan laman Al Arabiya, Al Zayani dalam keterangannya pada Rabu (16/6) mengatakan komunikasi dengan pemerintahan baru Israel didorong pendekatan Bahrain yang didasarkan pada pemahaman, dialog, dan kerja sama antar-masyarakat. Bahrain diketahui sepakat melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel pada Agustus tahun lalu.

Baca Juga

Pada Senin (14/6) lalu, Putra Mahkota Bahrain Pangeran Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa mengucapkan selamat kepada perdana menteri baru Israel, Naftali Bennett. Dia berharap Bennett dapat sukses memimpin Israel.

Saat ini Israel dipimpin pemerintahan koalisi hasil gabungan delapan partai dengan haluan serta latar belakang yang berbeda-beda. Partai United Arab List juga tergabung di dalamnya.

Koalisi itu dipimpin Naftali Bennett selaku ketua partai Yamina dan Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid. Pemerintahan koalisi itu disetujui dan disahkan parlemen Israel (Knesset) pada Ahad (13/6) lalu. Dari total 120 anggota Knesset, 60 di antaranya memberikan dukungan, sementara 59 lainnya menolak. Meski selisihnya sangat tipis, hasil itu mengakhiri masa jabatan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang telah berlangsung selama 12 tahun berturut-turut.

Karena pemerintahan koalisi, Bennett akan Lapid akan berbagi masa jabatan perdana menteri yang rentangnya empat tahun. Bennett bakal menjadi perdana menteri pada dua tahun awal atau hingga September 2023. Sisa masa jabatan akan diteruskan oleh Lapid.

Bennett pernah menduduki beberapa jabatan penting di tubuh pemerintahan Netanyahu. Dia pernah ditunjuk menjadi menteri pertahanan Israel. Sama seperti Netanyahu, Bennett dikenal sebagai tokoh sayap kanan. Dia menentang pembentukan negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman ilegal di wilayah pendudukan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement