REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk jujur terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut dituntut oleh 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes tersebut.

"Katakanlah kebenaran walau pahit adanya. Pegawai KPK meminta Juru Bicara KPK, sebagai perwakilan resmi lembaga, untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat," kata pegawai KPK Budi Agung Nugroho dalam keterangannya, Kamis (17/6).

Mereka meminta KPK mengeluarkan delapan poin terkait hasil pelaksanaan TWK. Di antaranya, hasil asesmen TWK yang meliputi tes IMB, tes tertulis, dan tes wawancara; kertas kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen untuk semua tahapan tes yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman atau hasil wawancara, analisis asesor, saran dari asesor, dasar atau acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK, acuan penentuan kriteria (MS dan TMS) dalam TWK.

Begitu juga dengan acuan penentuan dan penunjukan asesor; data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor, berikut alasan pemberian dan atau dasar hukumnya; kertas kerja asesor; berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh asesor.