REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku dikonfirmasi Komnas HAM mengenai isu Taliban di tubuh lembaga antikorupsi. Diketahui, pada Kamis (17/6), Tim Pemantauan dan Penyelidik Komnas HAM meminta keterangan kepada Nurul Ghufron yang mewakili pimpinan KPK terkait pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu bagaimana tentang isu Taliban," kata Ghufron di kantor Komnas HAM, Kamis (17/6).
Ghufron mengakui, isu itu sudah didengarnya sejak proses seleksi pimpinan yang juga diikuti dirinya. Namun, Ghufron menambahkan, hingga saat ini dia mengaku tidak mengetahui dan tidak memiliki data mengenai pihak yang disebut Taliban tersebut.
"Saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," katanya.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, Ghufron datang mewakili pimpinan KPK dengan dasar kolektif kolegial di lembaga KPK. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tak bisa dijawab Ghufron perihal prosedur pelaksanaan TWK, termasuk mengapa memilih TWK sebagai salah satu syarat.
"Mengapa yang digunakan juga adalah tes wawancara kebangsaan yang tadi dijelaskan Pak Nurul Ghufron dan Pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab karena KPK tidak tahu katanya itu lininya BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Anam.
Setidaknya, ada tiga klaster pertanyaan yang disebut Anam tak bisa dijawab oleh Ghufron. Pertama, mengenai pengambilan kebijakan di level apakah itu keputusan bersama pimpinan KPK atau tidak.
"Makanya itu harus (dijawab) orang-orang tersebut yang terkait dalam kontruksi peristiwa itu," ujarnya menegaskan.
Ghufron juga disebut tak bisa menjawab pertanyaan soal yang mewarnai proses tersebut. Terakhir, Ghufron juga tidak bisa menjawab siapa yang pertama kali punya ide penggunaan TWK dalam alih status pegawainya.
"Karena bukan beliau (yang mengeluarkan ide itu) dan beliau juga tidak bisa menjawab," ungkapnya.
Dengan demikian, dia berharap pimpinan KPK lainnya bisa memberikan keterangan meski Komnas HAM tidak akan melakukan pemanggilan kembali. Menurutnya, meski kerja pimpinan KPK kolektif kolegial, masing-masing mempunyai peranan.
"Memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga, tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," ujar Anam menjelaskan.
"Oleh karenanya, kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Anam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika