REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan awalnya jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-Jalan Thamrin memang sudah bermasalah dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga ia menyetujui jika jalur tersebut dibongkar.

"Sejak awal itu sudah bermasalah dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Itu keputusan yang baik, dibongkar saja," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/6).

Menurutnya, jalur sepeda tersebut diadakan tanpa kajian dan tidak melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Anggaran untuk jalur permanen sepeda itu dari CSR sebesar Rp 28 miliar dan menjadi sia-sia.

Ia mengklaim, ketika masa jabatan gubernur sebelum Anies, anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan untuk membangun rusun dan jembatan Semanggi. Jadi, memang beda mindset dengan gubernur sebelumnya.

"Seharusnya, dananya untuk kebutuhan masyarakat banyak, apalagi pengobatan Covid-19 tidak lagi dibantu APBN, sudah dari APBD. Sejak awal harusnya fokus terhadap kasus Covid-19 yang mulai naik setelah libur panjang. Ini malah fokus ke jalur sepeda dan lain-lain. Dengan demikian, dana tersebut bisa untuk mendukung petugas Covid-19 agar lebih ketat pengawasannya," ujar dia.

Ia mengaku tidak mengerti mengapa pengelolaan anggaran di DKI Jakarta itu tidak sesuai. Padahal menurutnya, pengelolaan anggaran perlu dilakukan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. "Hanya sangat disayangkan kalau mengelola ibukota dengan cara seperti ini. Kecamatan di pedalaman saja ada perencanaan yang baik, menggunakan dana secara baik untuk kepentingan masyarakatnya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sepakat jika jalur sepeda di Jakarta dibongkar. Namun, Polri disebutnya masih melakukan kajian agar menemukan formula yang tepat dalam menyikapi usulan tersebut.

"Kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang (jalur sepeda) yang permanen itu nanti dibongkar," ujar Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6).

Polri, kata Listyo, akan terlebih dahulu melakukan studi banding ke negara-negara yang memiliki jalur sepeda di kota. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan juga akan dilakukan dalam membahas jalur sepeda. "Sehingga, kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga, terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya," ujar Listyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika