REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan berupaya menumbuhkan nilai investasi pada tahun ini. Hal ini menyusul pemberian pinjaman dari Bank Dunia sebesar delapan ratus juta dolar AS atau setara Rp 11,6 triliun untuk mereformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia.
Kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan investasi pada tahun ini dipastikan positif agar bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi. “Hal ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (18/6).
Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07 persen (year on year/yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi yang minus 4,95 persen (yoy).
Menurutnya pemerintah juga memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mempercepat reformasi struktural yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun reformasi tersebut ditujukan untuk menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan, mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing.
“Reformasi juga akan mendukung transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju yang berbasis pada nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ucapnya.
Febrio melanjutkan, komitmen pemerintah untuk mengakselerasi reformasi struktural ini disambut secara positif oleh lembaga pemeringkat, mitra pembangunan, dan berbagai lembaga keuangan internasional. Berdasarkan penilaian atas ketahanan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan yang berkelanjutan, Bank Dunia mendukung pendanaan sebesar delapan juta dolar AS untuk reformasi kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi.
Pinjaman itu akan dioperasikan melalui dua pilar. Pilar pertama, bertujuan untuk mempercepat investasi dengan membuka lebih banyak sektor untuk investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan.
Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan komoditas pangan pokok dan bahan baku serta untuk memfasilitasi akses ke input manufaktur.
Program tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari Kemitraan Indonesia dan Bank Dunia sebagaimana tertuang di dalam Kerangka Kerja Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tahun 2021-2025. Kerangka Kerja Kemitraan ini mengidentifikasi penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi sebagai jalur utama untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika