REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima perhimpunan profesi dokter mendesak pemerintah pusat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Hal itu dinilai penting guna menekan laju lonjakan kasus yang terjadi saat ini di Indonesia.

Lima organisasi tersebut ialah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (Perki), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Kelima perhimpunan profesi dokter itu juga mendesak agar pemerintah atau pihak berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal.

“Kalau PPKM tidak ketat dan menyeluruh, akan terjadi penumpukan pasien di rumah sakit dan itu bisa menyebabkan kolaps. Kami tidak ingin yang terjadi di India akan terjadi di Indonesia,” kata ketua umum Perdatin Prof Syafri Kamsul Arif, dalam konferensi pers virtual, disimak di Jakarta, Jumat (18/6).

Perhimpunan profesi dokter juga mendesak agar pemerintah melakukan percepatan vaksinasi dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar. Apalagi, sasaran vaksinasi masih sangat jauh dari target total, yakni 181.554.465 jiwa.

Per Rabu (16/6), vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21.448.774 atau 11,81 persen. Sementara itu,  tingkat vaksinasi dosis kedua mencapai 11.815.618 atau 6,51 persen dari target.

Ikuti Whatsapp Channel Republika