REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga Juni 2021 ada 8,3 juta orang telah menerima mafaat kartu prakerja. Mereka tersebar diseluruh kabupaten kota di Indonesia.
"Pesertanya ad di 514 kabupaten/kota," kata Airlangga, saat diskusi “Good Governance Prakerja” dengan Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (18/6).
Airlangga mengatakan, di antara para penerima manfaat kartu prakerja yakni, difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha. Namun begitu, sejatinya prakerja terbuka bagi semua orang, karena masyarakat harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah.
Ketua Komite Cipta Kerja ini juga menegaskan, bagi yang membutuhkan, bisa mendaftarkan diri ke situs Prakerja, mandiri dan tanpa perantara.
"Tidak ada birokrasi, tidak ada red tape," ujar Airlangga.
Selain itu Airlangga menegaskan, setiap kebijakan dan program harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat. Bila tercabut dari konteksnya, Airlangga yakin kebijakan dan program tersebut menjadi kurang bermakna.
"Karena subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
Ia menjelaskan Kartu Prakerja merupakan program pertama pemerintah yang end to end dilakukan secara digital dengan ekosistem sangat luas yakni terdiri dari tujuh platform, 179 lembaga pelatihan, 1.591 jenis pelatihan, dan lima mitra pembayaran.
"Ribuan pelatihan ini dijual di tujuh platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," ujar Airlangga.
Airlangga menyebut, Kartu Prakerja dinilai cukup berhasil dalam mengurangi angka pengangguran di Tanah Air. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil pelatihan.
Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja," ujar Airlangga.