REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan tes secara acak kepada penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek di sejumlah stasiun utama setelah adanya peningkatan jumlah penumpang. Hal tersebut menurutnya perlundulakukan karena kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
"Saya mendapat laporan, bahwa jumlah pergerakan penumpang KRL perharinya cenderung meningkat, yaitu sekitar 400-500 ribu penumpang perhari," kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Ahad (20/6).
Meskipun dalam masa normal bisa di atas satu juta penumpang, Budi menilai kondisi saat ini harus tetap disikapi. Terlebih saat ini tengah terjadi peningkatan kasus Covid-19.
"Oleh karenanya kami tugaskan kepada KAI untuk melakukan random check di stasiun utama seperti di Gambir, Senen, Manggarai, dan stasiun utama lainnya di lintas Bekasi, Bogor, dan Tangerang,” ungkap Budi
Budi menambahkan, tes secara acak ini perlu dilakukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat bahwa saat ini sedang terjadi peningkatan kasus Covid-19. Budi mengharapkan masyarakat tidak melakukan perjalanan jika tidak ada keperluan mendesak.
"Kami mengimbau kepada masyarakat kalau kondisi tidak begitu fit dan merasa sakit agar menghindari perjalanan dan juga pergerakan yang tidak perlu,” tutur Budi.
Budi mengungkapkan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub akan menyediakan bus-bus di sejumlah titik stasiun sebagai alternatif angkutan. Dengan begitu kondisi penumpang kereta tidak berdesakan.
Sementara itu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyatakan siap untuk melaksanakan random tes di beberapa stasiun utama. Didiek memastikan KAI telah melakukan penerapan protokol kesehatan dengan ketat terhadap penumpang KRL sepertimewajibkan untuk penumpang memakai masker, mencuci tangan, memberi tanda tempat duduk dan tempat berdiri agar penumpang dapat menjaga jarak, serta membatasi kapasitas penumpang hanya 74 penumpang di setiap gerbong kereta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika