REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit dan tempat isolasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, sudah menembus angka 2.000 orang. Berdasarkan laman https://siagacorona.semarangkota.go.id hingga Senin (21/6), jumlah pasien positif COVID-19 tercatat mencapai 2.002 orang.
Dari jumlah tersebut, 1.313 pasien merupakan warga Kota Semarang, sedangkan 689 orang sisanya berasal dari luar daerah. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, sebelumnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran maupun menambah jumlah tempat tidur bagi pasien yang harus dirawat. Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang sedang menyiapkan tambahan tempat tidur melalui pembukaan tempat isolasi baru di sejumlah lokasi.
"Sedangkan dipersiapkan pembukaan 400 tempat tidur lagi pada pekan depan," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam siaran pers di Semarang, Senin.
Dia menjelaskan, tempat karantina baru akan dibuka di sejumlah titik, seperti asrama mahasiswa kampus UIN Semarang, gedung sebuah rumah sakit yang belum dioperasikan, serta gedung di kawasan Marina. Upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut juga dilakukan dengan menutup delapan ruas jalan yang tersebar di berbagai kecamatan.
Kedelapan ruas jalan tersebut antara lain Jalan Imam Barjo, Jalan Gemah Raya, Jalan Letjen Soeprapto (kawasan Kota Lama), Jalan Ngesrep Timur, Jalan Klampisan Raya, Jalan Supriyadi, Jalan Suratmo, serta Jalan Lamper Tengah Raya. Delapan ruas jalan itu masing-masing tersebar di Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Semarang Selatan, Semarang Barat, Ngaliyan, serta Pedurungan.
Wali kota yang akrab disapa Hendi ini mengatakan ruas jalan yang ditutup mulai 18 Juni hingga 2 Juli 2021 tersebut sebagai pengingat bahwa daerah tersebut angka kasus COVID-nya masih tinggi.
"Sebagai pengingat masyarakat kalau daerahnya sedang tidak normal. Kurangi mobilitas, boleh beraktivitas tapi protokol kesehatannya tetap dijaga," katanya.
Ia mengharapkan masyarakat berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak perlu diberlakukan kebijakan pembatasan operasional tempat usaha seperti tahun lalu yang dikhawatirkan akan menyebabkan ekonomi melambat lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika