Senin 21 Jun 2021 13:09 WIB

Menkes Klaim Lonjakan Kasus di Kudus Mulai Terkendali

Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sudah mulai terkendali.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengusung jenazah pasien positif Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bakalankrapyak, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/5/2021). Berdasarkan data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 setempat, hingga 27/05/2021 atau dua pekan setelah Lebaran jumlah kasus terkonfirmasi postif Covid-19 mencapai 822 orang yang sebelumnya 137 orang pada14/05/2021 dan menjadi kasus tertinggi di Jawa Tengah.
Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho
Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mengusung jenazah pasien positif Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bakalankrapyak, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/5/2021). Berdasarkan data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 setempat, hingga 27/05/2021 atau dua pekan setelah Lebaran jumlah kasus terkonfirmasi postif Covid-19 mencapai 822 orang yang sebelumnya 137 orang pada14/05/2021 dan menjadi kasus tertinggi di Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sudah mulai terkendali. Pengendalian kasus di Kudus ini, kata dia, dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan empat pilar, yakni unsur pemerintah daerah, unsur kesehatan, unsur TNI, dan juga unsur Polri.

Menkes pun yakin, melalui kerja sama yang erat bersama empat komponen ini, lonjakan kasus di berbagai daerah lainnya, seperti di Bangkalan, juga akan terkendali.

“Di Kudus ini yang sekarang sudah mulai terkendali. Di Bangkalan yang sekarang sudah mulai kita lakukan (peningkatan kerja sama empat pilar), dan insya Allah bisa terkendali,” kata Menkes seusai rapat terbatas penanganan Covid-19 bersama Presiden, Senin (21/6).

Menkes yakin, jika keempat komponen tersebut dapat bekerja sama secara erat dalam mendisiplinkan mobilitas masyarakat serta memperkuat implementasi pelaksanaan PPKM mikro di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan, seperti DKI Jakarta, maka kasus dapat terkendali.

“Itu pertama arahan Bapak Presiden untuk memastikan implementasi di lapangan, khususnya program PPKM mikro dijalankan dengan disiplin, dengan bantuan TNI dan Polri,” kata Budi.

Lebih lanjut, di DKI Jakarta sendiri, Menkes menyebut masih memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 37.426. Namun, yang diperuntukkan pasien Covid-19 sebanyak 17.752 tempat tidur isolasi.

Angka ini disebutnya sudah meningkat dibandingkan pada awal Mei lalu yang sebesar 14 ribu tempat tidur. Hingga saat ini, tempat tidur isolasi di DKI Jakarta telah terisi sekitar hampir 90 persen.

“Jadi, hampir 90 persen dari 17 ribu tempat tidur ini. DKI total tempat tidur ada 37.426. Jadi, masih ada row untuk DKI menaikkan dari 47 persen menjadi 50 persen,” ujar Budi.

Kendati demikian, dalam rapat terbatas pagi ini, Presiden Jokowi menekankan agar memperkuat upaya pencegahan penularan kasus dengan mengimplementasikan PPKM mikro dengan baik di lapangan dan juga mempercepat vaksinasi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement