Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Empat Seruan IDI
Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andi Nur Aminah
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (19/11). Kepala BPOM mengatakan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan keluar pada akhir bulan Januari 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai | Foto: Republika/Thoudy Badai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus Covid-19 di Tanah Air kembali melonjak, utamanya sepekan terakhir. Oleh karena itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan empat seruan atau imbauan, termasuk pemerintah daerah (pemda) kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk memutus penularan.
Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 dan kematiannya membuat pihaknya mengucapkam empat seruan. "Pertama, memohon kepada seluruh pemda, khususnya daerahnya mengalami lonjakan Covid-19 dan daerah sekitarnya untuk menyempurnakan strategi PPKM mikro sebagai upaya memutus mata rantai penularan serta sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Segera mengambil kebijakan gawat darurat dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktifitas warga untuk mengendalikan kondisi darurat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing dan mencegah kolapsnya pelayanan kesehatan," tulis pernyataan di surat yang ditandatangi Daeng seperti yang diterima Republika.co.id, Senin (21/6).
Kedua, dia melanjutkan, IDI memohon pada pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja membantu perawatan pasien Covid-19 agar tidak mudah terinfeksi. Sehingga nakes dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan terhadap pasien Covid-19 tetap berlangsung.
Seruan ketiga, dia menambahkan, yaitu memohon kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi massal dan memperluas upaya tracing dan testing pada semua kelompok umur termasuk anak-anak. "Keempat adalah meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
