REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pemerintahnya akan mengampuni sembilan pemimpin upaya kemerdekaan Katalunya 2017 pada Selasa (22/6). Keputusan ini diambil sebagai langkah pertama untuk mengakhiri konflik politik atas wilayah tersebut.
"Saya yakin mengeluarkan sembilan orang ini dari penjara adalah pesan kerukunan yang jelas," kata Sanchez yang dihadiri oleh sekitar 300 anggota masyarakat sipil Katalunya.
Saat Sanchez berbicara di gedung opera Barcelona, dia menyatakan bahwa dia warga Spanyol mencintai Katalunya. Dia berbicara dengan bendera Spanyol, Katalunya, dan Uni Eropa di belakangnya.
Jajak pendapat menunjukkan sekitar 60 persen orang Spanyol menentang pembebasan para politisi yang dihukum karena peran mereka dalam referendum kemerdekaan yang tidak sah dan deklarasi kemerdekaan yang berumur pendek. Madrid merespons pada saat itu dengan memberlakukan pengawasan langsung atas wilayah tersebut dari 2017-2018.
Namun Sanchez bertaruh sudah saatnya untuk pertaruhan politik dengan upaya melemahkan dorongan kemerdekaan dan menyelesaikan krisis politik terbesar negara itu dalam beberapa dekade. "Kami tidak berharap bahwa mereka yang mencari kemerdekaan akan mengubah cita-cita mereka, tetapi kami berharap (mereka) memahami bahwa tidak ada jalan di luar hukum,” kata Sanchez.
Kesempatan kabinet berikutnya untuk memberi stempel pengampunan datang pada pertemuannya pada Selasa. Acara ini akan mengarah pada pembebasan separatis dari penjara beberapa hari kemudian.
Sanchez ingin meredakan ketegangan di wilayah timur laut dan memulai negosiasi antara pemerintah pusat dan otoritas Katalunya. "Untuk mencapai kesepakatan seseorang harus membuat langkah pertama. Pemerintah Spanyol akan membuat langkah pertama itu sekarang," katanya menekankan biaya sosial untuk menjaga agar konflik tetap membara terlalu tinggi.
Kepala pemerintahan Katalunya Pere Aragones mengatakan pekan lalu bahwa pengampunan itu akan menjadi isyarat pertama yang disambut baik untuk memulai dialog. Hanya saja, dia menilai keputusan itu tidak cukup. Dia menuntut amnesti bagi semua yang terlibat dalam peristiwa 2017, yang dapat memberi manfaat bagi sekitar 3.000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika