REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR meminta agar meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Kebijakan dalam penanganannya pun harus dilakukan sama sehingga angka penyebarannya tak kembali meluas.
"Kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi lewat keterangan tertulisnya, Senin (21/6).
Ia mengatakan, sejumlah perbedaan kebijakan terjadi di beberapa wilayah yang justru menunjukkan tak adanya koordinasi. "Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerinth pusat," ujar Baidowi.
Setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosilasasi yang baik. Namun hal ini tak terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya adalah di Madura.
Selain itu, mengingat klaster perkantoran juga semkin bertambah, ada baiknya dihidupkan kembali kebijakan work from home (WFH) untuk semua perkantoran. Khususnya instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari kedepan.
"Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-bemar disetop untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Baidowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pemerintah perlu bekerja lebih keras dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Alasannya, lonjakan kasus terjadi di sejumlah daerah dan perlu penanganan ekstra.
Dalam unggahannya di akun media sosial, Jokowi menyampaikan, ada dua jurus yang dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus saat ini. Pertama, pelaksanaan PPKM mikro yang membatasi aktivitas masyarakat.
Kedua, program vaksinasi Covid-19 yang dikebut demi mencapai kekebalan komunitas terhadap infeksi virus corona. "Lonjakan kasus penularan Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah, membuat kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mengendalikan pandemi ini," kata Jokowi, Senin (21/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika