Selasa 22 Jun 2021 14:07 WIB

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

DPR sepakat perpanjjang pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan
Rapat Paripurna DPR (ilustrasi)
Foto: Prayogi/Republika.
Rapat Paripurna DPR (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR sepakat memperpanjang pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Penanggulangan Bencana. Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun 2020-2021. 

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 17 Juni 2021, pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu tentang Perlindungan Data Pribadi 

Baca Juga

"Oleh karena itu maka dalam rapat paripurna kali ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu kedua RUU tersebut sampai dengan masa sidang I, setuju ya?" kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).

Untuk diketahui Rapat Paripurna DPR RI ke - 21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 hari ini membahas sejumlah agenda, antara lain penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 oleh BPK RI, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI.

Selain rapat mengagendakan penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. Rapat juga membahas penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI serta dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Rapat dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, dan tiga wakil ketua yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Gobel. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement