REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Hampir 20 ribu anak laki-laki dan perempuan menjadi korban "pelanggaran HAM berat" selama perang di seluruh dunia pada 2020.

Menurut PBB, pelanggaran itu termasuk perekrutan anak-anak oleh kelompok bersenjata, pembunuhan, pemerkosaan serta kekerasan seksual, dan penculikan. Itu tidak termasuk anak-anak yang terdampak penolakan akses bantuan kemanusiaan. Dengan itu, jumlah anak yang jadi korban kekerasan perang hampir mencapai 26.500.

Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata mencatat, upaya menekan penyebaran Covid-19 juga berkontribusi pada pembatasan upaya PBB untuk mendokumentasikan dan memverifikasi pelanggaran.

Selain itu, pandemi juga memperparah penderitaan anak-anak dalam konflik, karena mereka lebih rentan "terhadap penculikan, perekrutan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit".

Konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan, Suriah, Yaman, dan Somalia mencatat jumlah korban anak tertinggi dengan lebih dari 8.400 anak tewas atau cacat di negara-negara tersebut.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan hampir 7.000 kasus perekrutan anak, dengan sebagian besar kasus terjadi di Republik Demokratik Kongo, Somalia, Suriah, dan Myanmar. Penculikan melonjak 90 persen tahun lalu, sedangkan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual melonjak 70 persen.

“Jika anak laki-laki dan perempuan mengalami konflik secara berbeda dan memerlukan intervensi untuk mengatasi kebutuhan spesifik mereka dengan lebih baik, data juga menunjukkan bahwa konflik tidak memandang gender,” ungkap Virgina Gamba, representatif sekjen PBB.