REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bereaksi keras atas wacana perpanjangan jabatan presiden yang kembali mencuat. Menurutnya, wacana tersebut berangkat dari gagasan yang tidak jelas dasarnya.
"Wacana Jokowi 3 periode itu menurut saya absurd, mengapa? Karena, itu bertentangan dengan konstitusi," kata Andreas kepada Republika.co.id, Selasa (22/6).
Andreas menilai wacana itu tak perlu digubris, apalagi diteruskan pembahasannya. Sebab, ia menduga prosesnya bakal rumit dan panjang.
"Kalaupun dipaksakan, harus diubah konstitusi dan memerlukan prosedur yang panjang," ujar anggota DPR RI itu.
Andreas juga mewanti-wanti reaksi publik yang bakal kecewa bila wacana perpanjangan jabatan presiden direalisasi. "Tentu menimbulkan pro dan kontra, menguras energi bangsa berkaitan UUD. Karena, UUD 1945 atur jabatan presiden maksimal dua periode," lanjut Andreas.
Hingga saat ini, Andreas memandang respons Presiden Jokowi sudah bijak dalam wacana perpanjangan jabatan presiden. Presiden Jokowi sempat menyatakan pihak yang mewacanakan itu ingin menampar wajah, cari muka, atau menjerumuskannya.
"Pak Jokowi sendiri sudah beri jawaban tegas soal hal itu. Ketika terpilih dua periode, memang ada suara-suara mau tiga periode. Itu wacana yang hendak menampar muka beliau. Sebenarnya untuk apa muncul lagi?" ujar Andreas.
Atas dasar itulah, Andreas mengajak agar semua pihak melupakan keinginan perpanjangan jabatan presiden. Ia menilai lebih baik mendukung pemerintahan Jokowi yang berjalan saat ini hingga nanti berakhir pada 2024.
"Lebih baik saat ini kita konsentrasi dukung Jokowi atasi pandemi dan kawal pemerintahan sampai akhir jabatan biar ada legacy yang baik dan dikenang masyarakat berbuat banyak buat bangsa," ucap Andreas.
Sebelumnya, muncul isu adanya oknum yang semangat mencoba memperpanjang masa jabatan Jokowi. Mereka berencana melakukan misinya dengan berbagai cara. Skenario pertama ialah membuka peluang periode ketiga selama lima tahun melalui pemilihan umum. Adapun skenario kedua memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.
Isu ini menguat seiring acara syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro 2024 di Jakarta, Sabtu (19/6). Komunitas Jokpro dibentuk atas dasar dukungan terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika