REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lebih dari 40 negara mendesak China mengizinkan kepala hak asasi manusia PBB meninjau langsung ke Xinjiang, Selasa (22/6). Tindakan ini dilakukan untuk melihat keadaan langsung lebih dari satu juta orang yang ditahan secara sah di sana. 

Beberapa dari mereka mengalami penyiksaan atau kerja paksa. Pernyataan bersama tersebut dibacakan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama sejumlah negara lain, termasuk Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat kepada dewan hak asasi manusia PBB. Menanggapi ini, China membantah semua tuduhan yang dilaporkan oleh Kanada.

“Laporan menunjukkan lebih dari satu juta orang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan Muslim Uighur, anggota minoritas lainnya, dan pembatasan kebebasan serta budaya Uighur. Kami mendesak China mengizinkan akses segera ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi,” kata pernyataan bersama itu.

Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan kepada dewan pada Senin dia berharap bisa menyetujui persyaratan untuk kunjungan tahun ini ke China, termasuk Xinjiang. Dia ingin langsung memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur.

Diplomat Senior di Misi China untuk PBB di Jenewa Jiang Yingfeng membantah pernyataan itu. Dia menyebut laporan itu sebagai aksi campur tangan yang didorong oleh motif politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika