REPUBLIKA.CO.ID, MEKSIKO - Meksiko dan Argentina pada Senin memanggil duta besar mereka terkait "tindakan politik yang mengkhawatirkan" yang dilakukan oleh pemerintah Nikaragua dalam beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataan bersama, kedua pemerintah menegaskan kembali kesediaan penuh mereka untuk berkolaborasi secara konstruktif dalam mempromosikan dialog sehingga warga Nikaragua dapat "mengatasi situasi secara damai, menghormati pembagian kekuasaan, menghormati minoritas, jaminan konstitusional, serta aturan hukum dan semua hak asasi manusia".
Pernyataan itu muncul setelah pihak berwenang Nikaragua menangkap jurnalis dan kandidat presiden Miguel Mora pada Minggu malam. Sejauh ini, lebih dari 15 penangkapan telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Daniel Ortega.
Ortega telah menggunakan Undang-Undang 1055 untuk mengkriminalisasi semua pembangkang politik, termasuk politisi, pemilik bisnis, dan mantan anggota gerilya. Mora didakwa di bawah "UU untuk Pertahanan Hak-Hak Rakyat untuk Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Penentuan Nasib Sendiri untuk Perdamaian".
Pada Desember 2018, 100% Noticias, outlet berita yang menyiarkan aksi protes menentang Ortega, digerebek oleh polisi. Pemiliknya, Mora, juga ditangkap karena diduga "menghasut kebencian" terhadap pemerintahan Ortega. Mora pun dibebaskan pada Juni 2019 bersama 30 tahanan politik lainnya.
Pada Maret, Mora mengumumkan pencalonannya sebagai presiden Nikaragua untuk pemilihan berikutnya yang akan diadakan pada 7 November. Wartawan itu meluncurkan kampanyenya dengan dukungan partai oposisi Demokrat atau PRD.
Namun, Dewan Pemilihan Tertinggi (CSE), badan pemilihan yang dikendalikan oleh Ortega, membatalkan status hukum partai PRD yang diduga menyimpang dari nilai-nilai Kristen yang menjadi dasar pendirian mereka. Sejauh ini, pihak berwenang Nikaragua telah menangkap lima calon presiden, termasuk pemimpin oposisi Cristiana Chamorro, Felix Maradiaga, Arturo Cruz, dan Juan Sebastian Chamorro, serta Mora.