Oleh karena itu, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan. "Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya, yang belum mengakui Palestina sebagai negara, untuk segera mengakui," ujar Retno.
Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel. Retno menyampaikan dalam Pertemuan Majelis Umum PBB pada Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional di Yerusalem. Mereka akan mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status al-Haram al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.
Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama. "Negara anggota GNB yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini," kata Menlu Retno.
Sebagai penutup, ia kembali menegaskan tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperialisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.
"Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun, dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka," ujarnya.
Pertemuan Luar Biasa Komite Palestina GNB tingkat menteri menghasilkan satu deklarasi politik. Isinya, antara lain, berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dan dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.
