REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Surat kabar pro-demokrasi Hong Kong, Apple Daily mengumumkan Kamis (24/6) besok menjadi edisi terakhir mereka. Pengumuman ini disampaikan setelah pemilik, sejumlah pemimpin, seorang kolumnis, dan reporter koran itu ditahan pihak berwenang Hong Kong.
Pemerintahan Hong Kong pro China mengatakan, media yang sudah berusia 26 tahun itu mencampurkan gosip-gosip selebritas dengan investigasi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai kebebasan pers dan hak sipil di kota yang dikuasai China itu.
Pada Agustus tahun lalu, kantor redaksi Apple Daily digerebek polisi. Pemiliknya Jimmy Lai yang juga vokal pada Pemerintah China ditahan atas dugaan berkolusi dengan pasukan asing. Pekan lalu, 500 polisi kembali menggerebek kantor redaksi koran tersebut lalu menahan lima orang petingginya.
Foto-foto dan video yang memperlihatkan petugas polisi duduk di kursi wartawan dan memasukkan bahan-bahan laporan jurnalistik ke dalam sebuah truk membuat seluruh media di Hong Kong khawatir.
"Terima kasih pada semua pembaca, pelanggan, klien iklan, dan masyarakat Hong Kong selama 26 tahun yang penuh cinta dan dukungan, kami di sini ingin mengucapkan selamat tinggal, jaga diri kalian baik-baik," kata Apple Daily dalam salah artikel di situsnya, Rabu (23/6).
Mereka mengatakan keputusan ini berdasarkan keamanan karyawan dan sumber daya manusia. Dalam pernyataannya, perusahaan induk surat kabar itu, Next Digital mengatakan, keputusan menutup harian dengan 600 jurnalis itu diambil 'karena keadaan yang berlaku di Hong Kong saat ini'.
Cabang Apple Daily Taiwan sudah berhenti cetak bulan lalu tapi masih beroperasi di daring. Sebab mereka harus membiayai diri sendiri.
Pekan lalu, polisi membekukan aset perusahaan yang memiliki hubungan dengan Apple Daily dan menangkap lima orang eksekutifnya. Rabu (23/6) ini, polisi menangkap seorang kolumnis yang diduga berkolusi dengan negara atau pasukan asing.
Polisi mengatakan, lusinan artikel Apple Daily mungkin melanggar undang-undang keamanan nasional yang Beijing berlakukan tahun lalu. Ini pertama kalinya pihak berwenang Hong Kong menyatakan berita di media melanggar undang-undang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika