REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan komoditas mineral dan batu bara atau minerba masih memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.
"Komoditas ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai sumber energi dan bahan baku industri, sehingga bisa menjadi modal pembangunan nasional," kata Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/6).
Hingga Mei 2021, Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara telah mencapai Rp 22,34 triliun. Pencapaian itu setara 54,5 persen dari target PNBP minerba yang ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp 39,1 triliun. Pemerintah saat ini sedang mendorong hilirisasi minerba berupa tanah jarang atau rare earth dan nikel.
Pengembangan nikel akan diseleraskan dengan rencana pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik dan ditargetkan menjadi negara pemasok baterai kendaraan listrik pada 2025."Pembentukan Indonesian Battery Corporation merupakan entitas rantai pasok produksi baterai dari hulu ke hilir atau produk akhir baterai dan kegiatan sirkular ekonomi di sektor pertambangan," ungkap Arifin.
Pemanfaatan unsur tanah jarang, lanjut dia, dapat menyokong komponen turbin angin, kendaraan listrik, dan lampu neon hemat energi. Saat ini telah dibangun 19 smelter yang sebagian besar digunakan untuk pengolahan nikel sebanyak 13 fasilitas, lalu disusul bauksit dan tembaga.
Di sektor batu bara, hilirisasi juga menjadi perhatian utama pemerintah melalui proyek dimetil eter, metanol, pupuk, dan syngas. Target hilirisasi sebanyak 27 juta ton pada 2030. Arifin mengungkapkan potensi sumber daya batu bara di Indonesia mencapai 149 miliar ton dengan cadangan sebanyak 38 miliar ton.
Menurutnya, beberapa perusahaan telah menjalankan proyek gasifikasi batubara untuk mewujudkan dimetil eter dalam rangka mengurangi impor liquified petroleum gas (LPG)."Ini langkah yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan strategis di bidang energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi," jelas Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika