REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, apa yang tersurat dari pernyataan Joko Widodo (Jokowi) belum tentu faktanya sama dengan apa yang tersirat. Dia menduga, pada akhirnya akan terjadi kontradiksi dari pernyataan Jokowi pada 2019 lalu yang tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Ada banyak lah persitiwa-peristiwa yang sudah terjadi di mana hal-hal yang tersurat itu sebetulnya bukan yang tersirat," ujar Ray dalam diskusi daring 'Presiden Jokowi 3 Periode: Khayalan atau Kenyataan?' pada Rabu (23/6).
Dia menuturkan, para elite politik kerap kali menyatakan tidak mau, tetapi ujung-ujungnya mau, atau pun sebaliknya. Dahulu Jokowi mengatakan tidak memikirkan untuk menjadi presiden, tetapi akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia, bahkan sampai dua periode.
Jokowi juga pernah mengatakan, tidak akan mengambil kesempatan untuk memberikan jalan kepada keluarganya meraih jabatan politik. Namun, kemudian anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Jokowi mengucapkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi tidak pernah terjadi.
Hal yang baru dari pernyataan Jokowi yang berujung kontradiksi adalah hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak menjadi dasar dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun pada akhirnya, banyak pegawai KPK yang dipecat akibat tidak lulus TWK.
"Jadi kita melihat kalau tujuh tahun terakhir ini pernyataan-pernyataan yang berbeda antara tersurat dengan yang tersirat, tersuratnya tidak ya tersiratnya tetap jalan," kata Ray.
Berdasarkan fakta yang terjadi itu, Ray menduga, respons penolakan Jokowi terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden pada 2019 lalu bertentangan dengan apa yang sebenarnya diinginkan Jokowi. Pada waktu itu Jokowi mengatakan, kalau ada yang mengusulkan masa jabatan tiga periode, maka ada tiga motif, yakni ingin menampar mukanya, ingin cari muka, atau ingin menjemuruskan Jokowi.
"Nah itu juga pernyataan misalnya mau menjemeruskan saya atau menampar muka saya, itu tersuratnya begitu, tapi tersiratnya belum tentu, bisa sebaliknya. Bahwa itu menampar muka saya sebetulnya sedang membelai pipi saya," tutur Ray.
Dia menegaskan, tidak ada pertimbangan yang jelas atas gagasan masa jabatan presiden tiga periode. Sebab, setidaknya tidak ada basis konstitusional dan tidak ada basis historis untuk membahas ide tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika