REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Eksponen Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pro Jokowi-Amin, Ato' Ismail menyatakan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 1.700 triliun tidak tepat di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, saat ini, negara membutuhkan biaya besar untuk memulihkan keadaan ekonomi dan kesehatan akibat corona.
"Pengadaan alutsista sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara," kata Ato' Kamis (24/6).
Menurut dia, utang Indonesia sudah mencapai 41 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara penanganan Covid-19 perlu dana besar, agar pemulihan ekonomi dan kesehatan berjalan lancar.
Menurutnya, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang dianut Indonesia lebih kuat. "Ini lebih efektif dan efisien daripada alutsista yang mahal," ujar Pengurus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) ini pula.
Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sistem itu melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Hankamrata diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. "Untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman," ujar Ato'.
Namun, Ato' tetap mengapresiasi program Kementerian Pertahanan, yaitu lumbung pangan sebagai cadangan logistik strategis pertahanan negara. Kemandirian sandang, pangan dan papan merupakan bentuk lain pertahanan negara selain alutsista.
"Maka dana yang besar itu sebaiknya digunakan untuk hal-hal seperti itu dibanding pengadaan alutsista," kata Ato' pula.
