REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menetapkan kebijakan tanpa toleransi untuk pengedar senjata, dan pendanaan baru untuk polisi dan masyarakat. Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu (23/6), Biden akan mengalihkan sebagian dari dana Covid-19 senilai 350 miliar dolar AS untuk mengatasi kejahatan.
Pendanaan tersebut dapat digunakan oleh kota-kota untuk merekrut petugas penegak hukum, membayar upah lembur, mengadili penyelundup senjata dan berinvestasi dalam teknologi untuk membuat penegakan hukum lebih efisien. Biden juga menyerukan Kongres dan negara bagian untuk memperketat aturan kepemilikan senjata.
"Bicaralah dengan pemilik dan pemburu senjata yang paling bertanggung jawab, mereka akan memberi tahu Anda bahwa tidak ada pembenaran yang mungkin untuk memiliki seratus peluru dalam magazine,” kata Biden, dilansir Aljazirah, Kamis (24/6).
Biden percaya akses mudah kepemilikan senjata di AS adalah salah satu sumber kekerasan. “Ada terlalu banyak orang saat ini yang membeli senjata yang seharusnya tidak dapat membeli senjata,” ujarnya.
Biden menginginkan transparansi tentang data penjualan senjata dan koordinasi yang lebih baik di antara negara-negara bagian. Pada Rabu, Biden bertemu dengan para pemimpin negara bagian, walikota, pejabat polisi, dan lainnya untuk membahas cara-cara agar membuat masyarakat lebih aman.
Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif pada bulan April yang mengarahkan Departemen Kehakiman untuk menindak kepemilikan rakitan. Senjata itu tidak memiliki nomor seri dan tidak dapat dilacak ke pemiliknya.
Menurut data dari Dewan Peradilan Pidana yang dikutip oleh Gedung Putih, pembunuhan di kota-kota besar telah meningkat 30 persen dan serangan senjata naik 8 persen. Selain reformasi peraturan kepemilikan senjata, Biden mendesak orang Amerika untuk mengatasi akar penyebab kejahatan kekerasan melalui program komunitas mulai dari pendidikan dini, program kesehatan mental, dan bantuan bagi mantan tahanan yang kembali ke masyarakat.
Biden mengatakan, pemerintahannya akan menyediakan dana dan dukungan untuk intervensi kekerasan masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui program lokal yang memanfaatkan utusan terpercaya dan pemimpin masyarakat, untuk bekerja secara langsung dengan orang-orang yang paling mungkin melakukan kejahatan senjata atau menjadi korban kejahatan senjata.