REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Nabil Haroen, mengungkapkan penerapan kebijakan pembatasan wilayah total (lockdown) harus dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut mengingat tipe kota di Indonesia tersambung dengan banyak jalan raya.
"Tidak hanya satu pintu, tapi banyak ruas jalan, sehingga lockdown atau PSBB juga kurang efektif," kata Nabil kepada Republika, Kamis (24/6).
Karena itu, Nabil mengatakan langkah pemerintah memilih memberlakukan PPKM Mikro sudah tepat. Menurutnya, hal yang perlu didorong saat ini adalah kebijakan di tingkat wilayah terkecil, mulai dari desa atau RW untuk menjaga kawasan masing-masing.
"Itu perlu edukasi, pelatihan teknisnya dan dorongan/dukungan dari pemda dan pemerintah pusat," ucap pria yang akrab disapa Gus Nabil tersebut.
Politikus PDIP itu memahami bahwa pengetatan dalam kebijakan/protokol kesehatan sangat penting, namun demikian tetap harus dilihat dalam skala daerah. Menurutnya, kebutuhan tiap daerah berbeda, koordinasi yang dilakukan juga harus rapi agar jika kebijakan diterapkan bisa benar-benar membawa manfaat, dan terukur risikonya.
"Cara lain untuk penanganan pandemi kita semua perlu berjuang bersama-sama, taat protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga, seraya hindari kerumunan dan jauhi hoaks kesehatan yang menyesatkan," ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengimbau agar kebijakan arus transportasi orang sebaiknya diperketat protol kesehatannya. Namun, pengetatan tersebut jangan sampai membingungkan warga.
"Karantina wilayah dengan berbagai bentuknya intinya untuk meminimalisir kontak antar warga, hingga persebaran virus berkurang. Maka, yang harus disentuh itu orang-orangnya, pejabat atau pemerintah dari pusat hingga teladan di RT memberi contoh, mengajak semua untuk taat protokol, demi kebaikan bersama," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika